TAKASHIMURAKAMI

_{Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas}

Pemerintah Indonesia mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini dikenal sebagai The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment, merupakan kolaborasi Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa inisiasi hukum internasional ini merupakan upaya untuk memajukan ekosistem musik agar para pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, juga unsur publisher right untuk karya jurnalistik masuk dalam salah satu poin usulan. 

“Inisiasi ini sebenarnya kita dorong, salah satunya untuk kemajuan ekosistem musik kita, karena kalau nilai manfaat ekonomi tidak kita dapatkan maka tentu kreasi berikutnya tidak bisa kita harapkan,” ujar Supratman dalam pertemuan dengan seluruh duta besar dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara daring, dikutip, Rabu (15/10/2025).

Proposal yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia ini tidak akan bertentangan dengan kerangka hukum yang telah berjalan di negara-negara lainnya. Sebaliknya, akan mendukung negara-negara anggota WIPO yang turut menjadi objek distribusi royalti

Saya percaya diri, ini akan berhasil. Kita tidak akan berbenturan secara langsung antara negara-negara besar juga industri yang mereka miliki. Usulan proposal kita justru menciptakan keadilan,” kata Supratman.

“Dengan usulan ini dan reformasi tata kelola  LMK dan LKMN, saat ini sudah ada industri-industri maupun negara-negara tempat industri itu dilahirkan yang telah membangun komunikasi dengan Kementerian Hukum,” sambungnya.
Supratman mengungkapkan,  kesuksesan proposal dari pemerintah Indonesia tersebut bergantung pada gerakan diplomasi multilateral, regional, dan bilateral. Untuk itu, Supratman menggalang dukungan para perwakilan Indonesia di luar negeri melalui peran mereka yang strategis di negara-negara sahabat.

Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas

 Setidaknya 44 orang tewas di Meksiko imbas hujan deras dan banjir selama beberapa hari terakhir. Hal itu diungkapkan pemerintah pada Minggu (12/10/2025).

1. Banjir dan Longsor Meksiko

Hujan deras akibat badai tropis Priscilla dan Raymond memicu tanah longsor dan banjir di lima negara bagian.

Pemerintah menyatakan, terdapat 18 orang tewas di negara bagian Veracruz, 16 di Hidalgo, sembilan di Puebla, dan satu di Queretaro.

Pemerintah Presiden Claudia Sheinbaum sedang mengelola rencana tanggap darurat untuk mendukung 139 kota yang terdampak.

Foto-foto yang diunggah oleh militer Meksiko menunjukkan orang-orang dievakuasi oleh tentara menggunakan rakit penyelamat, rumah-rumah yang terendam lumpur, dan petugas penyelamat yang tertatih-tatih melewati air setinggi pinggang di jalan-jalan kota. 

“Kami terus memperhatikan keadaan darurat di Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro, dan San Luis Potosí, berkoordinasi dengan gubernur dan para gubernur lainnya, serta berbagai otoritas federal. Komite Darurat Nasional sedang dalam masa sidang tetap,” ujar Sheinbaum di X, melansir Reuters, Senin (13/10/2025).

Ilustrasi

Anggota DPRD Jawa Timur Hasanuddin mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemprov Jawa Timur 2019–2022.

Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut teregister dengan Nomor Perkara: 126/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

“Pemohon: Hasanuddin. Termohon: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,” demikian tertulis dalam berkas permohonan, Jumat (10/10/2025).

Permohonan itu didaftarkan pada 1 Oktober 2025, meski petitum belum ditampilkan di laman SIPP saat ini. Klasifikasi perkaranya adalah “Sah atau tidaknya penetapan tersangka”.

Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya.

“Sesuai tahapan saja, seperti biasa saat ada permohonan praperadilan,” ujar Setyo singkat.

KPK sebelumnya menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Pemprov DKI bakal menggandeng Pemerintah Pusat untuk mengembangkan proyek giant sea wall dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA). Proyek ini rencananya akan dikolaborasikan dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Pramono menjelaskan hal ini usai menghadiri Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

“Giant sea wall karena memang ada juga bagian yang ditugaskan untuk Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan segera perpresnya selesai,” ujar Pramono.

Sementara untuk proyek PLTSA, Pramono menyebut pihaknya akan duduk bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani untuk membahas kerja sama tersebut.

_{Rumah kontrakan di Jakarta Selatan terbakar (Foto: Ist)}

Rumah kontrakan di Jalan Karet Pedurenan, Jakarta Selatan terbakar pada pagi ini, Selasa (7/10/2025). Sebanyak 9 unit dan 31 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Objek kontrakan, bangunan rendah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Petugas pemadam kebakaran awalnya menerima informasi adanya kebakaran sekitar pukul 06.43 WIB. Selanjutnya, proses pemadaman dimulai pada pukul 06.52 WIB.

“Situasi kebakaran saat ini proses pemadaman, proses pendinginan,” ujarnya.

Hingga saat ini, belum diketahui kronologi dan penyebab dari kebakaran tersebut.

_{Masyarakat padati Stasiun Gondangdia}

Warga penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Depok, hingga Bogor mulai memadati Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka ingin menyaksikan Peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/10/2025).

Okezone yang menggunakan moda transportasi KRL dari Stasiun Depok, terpantau rangkaian KRL relasi Bogor-Jakarta Kota nampak padat. KRL dipenuhi orang tua yang membawa anak-anaknya untuk melihat langsung kemeriahan HUT ke-80 TNI.

Kepadatan juga terlihat di Stasiun Manggarai sebagai titik transit dari arah Bekasi dan sekitarnya untuk menuju kawasan Monas. Warga pun ramai turun di Stasiun Gondangdia sebagai stasiun terdekat dengan kawasan Monas selain Stasiun Juanda dan Sawah Besar.

Terlihat antrean mengular di area pintu keluar Stasiun Gondangdia saat penumpang turun. Meski demikian, petugas kepolisian, TNI, dan petugas keamanan stasiun mampu mengurai kepadatan warga.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayjen TNI Freddy Ardianzah, mengatakan perayaan ini terbuka untuk umum. Masyarakat dipersilakan datang langsung ke kawasan Monas untuk menikmati seluruh rangkaian acara.

Selain atraksi militer, acara ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah artis dan musisi, antara lain NDX AKA, Dewi Persik, Kotak Band, dan Wali Band, yang akan tampil di panggung hiburan rakyat.

_{Parkir liar} 

 Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendukung penuh langkah panitia khusus (pansus) perparkiran DPRD DKI Jakarta, yang kembali melakukan penyegelan kantong parkir ilegal. Ia menilai permasalahan parkir di Jakarta harus segera diselesaikan.

“Saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan teman-teman DPRD, karena bagaimanapun urusan perparkiran ini harus segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Pramono juga mendorong agar semua lokasi perparkiran yang dikelola Pemprov DKI wajib menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Ia menegaskan, transaksi manual yang berpotensi pungutan liar (pungli) tidak boleh lagi dilakukan.

“Saya akan mendorong semua perparkiran yang dikelola Pemda harus cashless. Transaksi manual tidak boleh lagi dilakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa apabila sistem parkir sudah transparan dan cashless, semua pendapatan otomatis akan masuk ke kas daerah dan tidak terjadi kebocoran.

“Parkir harus transparan, tidak boleh ada privilege bagi siapapun. Jika sistemnya transparan dan cashless, semua pendapatan pasti masuk ke Balai Kota Jakarta. Itulah sasaran utama saya ke depan,” ungkapnya.

_{Terjadi 75 kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada medio 6 Januari hingga 30 September}

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 75 kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada medio 6 Januari hingga 30 September. Dari kejadian itu, ada sekitar 6.517 siswa terdampak keracunan MBG.

Hal itu diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025). Ia berkata, ada 24 kasus kejadian pada medio 6 Januari hingga 31 Juli dan 51 kasus kejadian pada 1 Agustus hingga 30 September.

“Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG, terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi (30 September), itu ada 51 kasus kejadian,” ucap Dadan.

Dengan demikian, ada 75 kasus keracunan yang terjadi. Kasus itu terjadi akibat sejumlah faktor. Dari hasil investigasi BGN, ia mengungkapkan, mayoritas kasus terjadi lantaran SPPG tak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

“Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ucap Dadan.

_{Mediasi gugatan ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ditunda}

Mediasi gugatan ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ditunda. Sebab, Gibran sebagai tergugat I dan KPU selaku tergugat II tidak hadir secara langsung.

Pihak penggugat, Subhan menyatakan, dirinya meminta diterapkan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam mediasi yang digelar hari ini. Dalam aturan tersebut, pihak prinsipal wajib hadir.

“Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat I dan tergugat II,” kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

Subhan kemudian menyebutkan empat poin dalam aturan tersebut yang memungkinkan prinsipal diperbolehkan tidak hadir secara langsung.

Pertama, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.

Kedua, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum dianggap tidak cakap.

_{Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Paulus Lobo/Foto: Istimewa}

 Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Paulus Lobo atau akrab disapa Polce, bergerak cepat turun langsung membantu korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. 

Bersama dua anggota DPRD NTT lainnya, Polce menyerahkan bantuan kemanusiaan di Posko Penanganan Bencana Paroki St. Joanes Baptista Wolosambi, Desa Sawu, Kamis 25 September 2025.

Polce menegaskan perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah maupun pusat dalam penanganan pasca bencana secara menyeluruh di Nagekeo. Dia menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih dan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.

“Saya melihat langsung betapa masyarakat di Mauponggo sangat membutuhkan air bersih. Maka saya mendorong pemerintah segera membangun kembali bak reservoar, captering mata air dan menginstalasi pipa distribusi ke rumah-rumah warga,” kata dia yang hadir di lokasi bersama Anggota DPRD yakni Paulinus Y Nuwa Feto (Hanura) dan Kristoforus Loko (PAN).

Lebih lanjut, lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero ini menyampaikan pentingnya mitigasi bencana jangka panjang. Salah satunya, normalisasi sungai-sungai kecil di kaki gunung untuk mencegah bencana serupa di masa depan.